Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena pertolongan-Nya, maka laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) ini dapat dipersiapkan. Proses pembangunan wilayah pedesaan merupakan tuntutan pembangunan yang bukan hanya dalam konteks kedaerahan digalakan oleh pemerintah, melainkan telah menjadi suatu sudut pandang yang mendasari pembangunan secara global. Sebagaimana koreksi yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir terhadap sudut pandang pembangunan yang diterapkan beberapa dekade lalu, penerapan sistem pembangunan yang sifatnya sentralistik atau yang lebih dikenal dengan pendekatan pembangunan top down, dimana Pemerintah Pusat memegang kendali pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya sampai di tingkat daerah, dapat dikatakan menuai “bencana pembangunan”. Ini ditandai dengan hasil pembangunan yang tidak merata atau tidak berimbang, khususnya antar wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Pembangunan dengan pendekatan demikian, justru melahirkan gap (jarak) antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Gerak pembangunan hanya berorientasi pada kota dan mendiskriminasikan desa. Dengan demikian, mencerminkan ketercapaian cita-cita pembangunan yang menyeluruh baik pada wilayah desa dan wilayah kota tidak terjadi. Sudah tentu, desa menjadi “korban” dari implementasi pembangunan.

Didasarkan pada koreksi tersebut, upaya pembangunan diupayakan mulai dari akar. Maksudnya ialah realitas atau kenyataan ketertinggalan pembangunan wilayah desa dan masyarakatnya menjadi landasan usaha pembangunan. Pendekatan pembangunan desentralispun diimplementasikan. Tentu saja, ini didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya prinsip, urgen dan mendesak bagi masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan desentralis ini, masyarakat berperan sebagai “ujung tombak” pembangunan. Mulai dari tahap penjaringan kebutuhan masyarakat, perencanaan dan implementasi pembangunan secara relatif menyeluruh dilakukan oleh masyarakat sendiri. Namun, diingat pula bahwa hal ini tidak serta merta meniadakan unsur eksternal.

Dalam periode pemerintahan di tingkat desa yang telah dipercayakan untuk Kami laksanakan, khususnya pada periode pemerintahan desa tahun 2017, niat, semangat dan tindakan pembangunan yang sepenuhnya difokuskan pada pencapaian kemajuan dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya telah Kami jalankan semaksimal mungkin. Sudah tentu bahwa ini dilandaskan pada kesadaran bahwa “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”. Pepatah ini, menjadi cerminan akan refleksi Kami bahwa dalam masa pemerintahan yang Kami jalankan bersama masyarakat dan unsur-unsur lain yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk pencapaian cita-cita pembangunan desa, terdapat juga kelemahan dan kekurangan yang mempengaruhi belum bisa tercapainya pembangunan yang ideal. Akan tetapi, apa yang menjadi hasil pembangunan dalam periode pemerintahan yang telah dipercayakan masyarakat desa terhadap Kami, hasil-hasil pembangunan yang ada cecara optimis cukup memberikan sentuhan kemajuan dan kepuasan serta semangat untuk terus memperbaiki dan meningkatkan target-target pencapain pembangunan di segala bidang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada prinsipnya merupakan umpan balik atau feet back dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan eveluasi terhadap upaya pembangunan baik yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan pada masa-masa mendatang. Mengingat LKPJ juga merupakan sesuatu yang memiliki dimensi politis, terutama berkaitan dengan kepentingan dan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, dalam LKPJ ini deskrispsi tentang segala apa yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Desa selaku wakil masyarakat untuk menjalankan pembangunan desa. Dan demikian, sebisa mungkin dilaporkan keseluruhan kinerja pemerintah desa, sehingga memberikan gambaran yang terbuka, kompleks dan jelas, sehingga masyarakat sendirilah yang memberikan penilaian atau semacamnya berkaitan dengan sejauhmana Pemerintah Desa telah mengupayakan pewujudan pembangunan bagi masyarakat sebagai pemegang kekuasan sesungguhnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua unsur, baik seluruh lapisan masyarakat desa, khususnya BPD Desa Bokor, pemerintah Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah secara tulus membantu Kami selaku Pemerintah Desa dalam melaksanakan dan mengawal hasil pembangunan yang telah ada dan terus menerus mengupayakan optimalisasi kemajuan dan kesejahteran desa dan masyarakat desa.

Demikian, LKPJ Akhir Akhir Tahun Anggaran 2017 ini Kami sampaikan. Kurang lebihnya, Kami ucapakan terima kasih. Tuhan memberkati.

 

 

 

Malang,     Januari 2017

KEPALA DESA BOKOR

 

 

 

MOKH. ENDRO

 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BOKOR TAHUN ANGGARAN 2017